Dalam sambutannya, Sekda Naziarto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep Babel sangat mendukung berkembangnya produk halal di Negeri Serumpun Sebalai serta mendorong percepatan sertifikasi melalui mandatory sertifikasi halal UMKM.

Upaya percapatan itu didasari minimnya angka sertifikasi pada UMKM jika dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah unit usaha. Kep Babel diketahui hanya mencatatkan 2 persen UMKM dengan sertifikasi halal dari total 199.974 unit usaha yang terdata.

“Perkembangan data UMKM di Babel pada Desember 2023 lalu diketahui berjumlah 199.974 unit usaha, sedangkan produk yang telah memiliki sertifikat halal baik secara reguler maupun self declare adalah 3.556 sertifikat atau sama dengan 2 persen, ini masih sangat minim mengingat jumlah pelaku usaha yang tumbuh menjamur di Babel," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, mandatory sertifikasi halal ini juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat sesuai butir Deklarasi Halal Dunia dalam Kongres Halal Internasional yang diikuti 15 negara pada Juni 2022 yang lalu, sekaligus merupakan komitmen Pemprov Kep Babel untuk menjadikan Negeri Serumpun Sebalai sebagai destinasi wisata halal kelas dunia guna mempercepat pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita tahu Kep Babel ini merupakan daerah yang memiliki potensi besar berupa keindahan alam dengan ciri khas kuliner dan juga adat budaya melayu yang kuat. Komitmen dalam kegiatan ini juga seiring sejalan dengan cita-cita Kep Babel untuk menjadi daerah dengan destinasi wisata halal yang mendunia," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Sekda Naziarto juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UMKM yang memilih Kep Babel sebagai sebagai provinsi pertama dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, serta mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi aktif termasuk Bank Indonesia.