Bangkaterkini.id, Jakarta – Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Satriyo Krido Wahono, menyoroti pentingnya penyimpanan bahan makanan yang tepat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan bahwa penyimpanan yang tidak sesuai standar oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi memicu pertumbuhan bakteri, meskipun bahan makanan disimpan dalam lemari pendingin.
Satriyo menyampaikan hal ini dalam sebuah acara yang membahas upaya peningkatan kualitas gizi bangsa melalui program MBG. Ia menyoroti anggapan keliru bahwa penyimpanan di lemari es atau freezer menjamin keamanan bahan makanan.
"Banyak yang berpikir, ‘oke kita dapat bahan murah, kita simpan di freezer, pasti aman’," ujarnya, menekankan bahwa prinsip ini seringkali diterapkan ketika lembaga pengelola makanan menemukan harga bahan yang murah di pasaran dan membelinya dalam jumlah besar.
Satriyo menjelaskan bahwa banyak SPPG yang belum memiliki pengalaman memadai dalam mengolah makanan dalam skala besar. Ia mengingatkan bahwa penumpukan bahan makanan dalam freezer dapat menyebabkan suhu yang tidak merata, di mana bagian luar dingin namun bagian dalam tetap hangat, sehingga memicu pertumbuhan bakteri.
Selain itu, Satriyo juga menyoroti proses penyimpanan dan pengiriman makanan matang, yang seringkali terkendala oleh keterbatasan kendaraan yang dimiliki SPPG. Keterbatasan ini dapat memperlambat distribusi makanan, sehingga kualitasnya menurun karena melewati batas waktu konsumsi ideal, yaitu dua hingga empat jam setelah dimasak.
Oleh karena itu, Satriyo mendorong seluruh pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja demi menjamin kualitas sajian MBG yang akan diberikan kepada anak-anak Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyambut baik usulan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan peningkatan kualitas melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG yang akan segera disahkan.
"Saat ini sudah ada 112 dapur (SPPG) yang ditutup. Mereka diizinkan beroperasi kembali dengan catatan membuat kontrak atau perjanjian, dan akan ditutup permanen jika terjadi pelanggaran lagi. Kami tegas terhadap para mitra," tegas Nanik S. Deyang.
