Bangkaterkini.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa konflik kepentingan menjadi persoalan krusial dalam tubuh birokrasi. Sebagai langkah strategis, Rini menerbitkan aturan pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest di sektor pemerintahan.
Hal ini disampaikan Rini dalam wawancara khusus, Jumat (21/11/2025). Menurutnya, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024. "Saya baru saja mengeluarkan PermenPAN Nomor 17 tentang conflict of interest, dan kita menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki aturan terkait hal ini," tegas Rini.
Rini menambahkan, Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan apresiasi atas langkah ini. OECD menilai KemenPAN RB sangat fokus terhadap integritas. "Kita mendapatkan penghargaan untuk itu. OECD menghargai perhatian kita terhadap masalah integritas," ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Rini, juga menekankan pentingnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, serta bebas dari korupsi. "Presiden sering menyampaikan bahwa birokrasi harus berintegritas, bersih, dan tidak boleh ada korupsi," jelas Rini.
Berangkat dari pesan tersebut, Rini segera menyusun peraturan yang mengatur pencegahan konflik kepentingan. Lahirlah Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024. "Begitu saya menjabat sebagai menteri, saya langsung meminta tim untuk segera menyusun aturan mengenai conflict of interest. Ini sangat penting menurut saya," pungkasnya.
