Bangkaterkini.id, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis bidang ekonomi ke Istana Negara Jakarta sore ini, Kamis (19/3/2026). Pertemuan penting ini disinyalir kuat akan membahas efisiensi anggaran negara, besaran subsidi, serta kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkini.
Para menteri yang terlihat hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat tiba di kompleks Istana, Menkeu Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti agenda rapat tersebut. "Saya diundang rapat, hadir saja," ujarnya singkat kepada awak media.
Meskipun demikian, Purbaya menjelaskan bahwa ia selalu mempersiapkan bahan dan data sebagai pegangan dalam setiap pertemuan. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan pembahasan terkait besaran subsidi dan proyeksi kondisi APBN ke depan. "Kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi," jelasnya, seraya menambahkan bahwa detail agenda akan disampaikan setelah rapat selesai.
Terkait isu efisiensi anggaran yang sebelumnya sempat ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet, Purbaya membenarkan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mengakui adanya tantangan dalam implementasi pemotongan anggaran di tingkat kementerian. "Mungkin… karena ada putusan efisiensi sudah kita rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi," kata Purbaya.
Purbaya mengungkapkan, upaya meminta kementerian untuk memotong anggarannya sendiri kerap menemui kendala. "Mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah," keluhnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar keputusan pemotongan anggaran bisa ditetapkan secara terpusat. "Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita akan kasih tahu ke mereka," pungkasnya, mengindikasikan kemungkinan adanya kebijakan lebih tegas dari pemerintah pusat dalam mengelola belanja negara.
