Bangkaterkini.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi dengan meringkus lima Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dilaporkan berlangsung di beberapa titik strategis, mencakup wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/6/2026), bahwa penangkapan ini adalah kelanjutan dari serangkaian penyelidikan. "Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan juga ya, ada yang diamankan juga baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," ujarnya, menegaskan keterkaitan antar penangkapan.
Dugaan suap yang melatari OTT kali ini disebut-sebut terkait dengan proyek pengadaan smart board atau smart TV. KPK menduga kuat bahwa pemberian uang haram tersebut memiliki korelasi langsung dengan temuan-temuan yang dicatat oleh BPK dalam proses pengadaan tersebut.
Meskipun rincian barang bukti yang disita belum diungkap secara detail, Budi Prasetyo membeberkan adanya aliran suap senilai Rp 500 juta. Dana tersebut diduga berasal dari pihak swasta, mengalir ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan sebagian kemudian diteruskan kepada pihak BPK. "Barang bukti ini juga cross juga ya dari perkara kemarin," jelas Budi, mengindikasikan bahwa sebagian uang tersebut terkait dengan penangkapan sebelumnya di Muara Enim, sementara sisanya diduga sebagai suap terkait temuan BPK.
Secara keseluruhan, KPK telah mengamankan 11 individu dalam rangkaian kasus ini. Enam orang di antaranya terjaring dalam OTT klaster pertama yang menyasar Bupati Muara Enim. Sementara itu, lima ASN BPK yang baru saja ditangkap ini merupakan bagian dari klaster kedua, menambah daftar panjang pihak-pihak yang terseret dalam pusaran korupsi ini.
Identitas kelima ASN BPK yang kini berada dalam pemeriksaan KPK belum dirilis ke publik. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif dan menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
