Bangkaterkini.id, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, angkat bicara terkait wacana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Ia mendesak agar setiap rencana perubahan tarif tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan prioritas utama pada aspek keterjangkauan bagi masyarakat luas.
"Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik wajib digodok secara cermat dan didasari oleh kajian yang komprehensif. Mengingat kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup, faktor keterjangkauan harga tiket harus menjadi pertimbangan fundamental dalam setiap kebijakan tarif," tegas Rany kepada awak media, Sabtu (13/6/2026).
Rany menekankan peran vital Transjabodetabek sebagai tulang punggung mobilitas yang menghubungkan Ibu Kota dengan wilayah-wilayah penyangga. Layanan ini menjadi andalan utama bagi para pekerja di Jakarta yang berasal dari Bekasi, Bogor, hingga Tangerang, menjadikannya krusial bagi kelancaran aktivitas harian mereka.
Oleh karena itu, sebelum memutuskan kenaikan tarif, Rany meminta Pemprov DKI untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh. "Pemprov DKI perlu menjamin bahwa kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antarmoda benar-benar semakin baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.
Meski memahami kebutuhan Pemprov DKI untuk menjaga keberlanjutan operasional dan menyesuaikan biaya pada beberapa rute Transjabodetabek yang memiliki jarak tempuh panjang, Rany mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. "Jangan sampai keputusan ini malah mendorong mereka kembali beralih ke kendaraan pribadi," ujarnya.
Ia juga mendorong Pemprov DKI untuk bersinergi lebih erat dengan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek. Kolaborasi ini penting untuk mengembangkan layanan Transjabodetabek, baik dari skema pembiayaan hingga integrasi transportasi. Dengan kerja sama yang kuat, beban pembiayaan tidak hanya ditanggung satu pihak, sehingga masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi publik yang terjangkau.
"Pada prinsipnya, saya mendorong agar setiap keputusan yang diambil nantinya tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, menjaga keterjangkauan tarif, serta mendukung target peningkatan penggunaan transportasi publik di seluruh kawasan Jabodetabek," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI memang tengah mempertimbangkan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Hal ini menyusul pengoperasian sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Tarif Rp 3.500 yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi relevan untuk rute antarkota dengan jarak tempuh yang lebih panjang. Namun, pemerintah memastikan bahwa penyesuaian tarif akan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat sekaligus keberlanjutan layanan transportasi publik.
