Bangkaterkini.id, Pemrakarsa Jaringan Resolusi 98 (98 Resolution Network), Haris Rusly Moti, menyuarakan keprihatinannya terhadap gerakan sosial yang kini marak mengusung narasi seperti "Indonesia Gelap," "Kabur dari Indonesia," hingga "Buang Rupiah." Menurut Haris, pola narasi semacam ini merupakan anomali yang tidak lazim dalam tradisi gerakan sosial di Indonesia.
"Jika kita cermati narasi-narasi seperti ‘Indonesia Bangkrut’, ‘Sale Indonesia’, ‘Indonesia Gelap’, ‘Kabur dari Indonesia’, atau ‘Buang Rupiah’, ini adalah narasi sampah yang anti-kemandirian bangsa. Pola seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam sejarah tradisi gerakan sosial kita," tegas Haris Rusly Moti dalam keterangannya pada Minggu (14/6/2026). Ia membandingkan dengan era revolusi kemerdekaan, di mana Bung Karno dan Bung Hatta justru menggaungkan narasi "Indonesia Merdeka" yang menekankan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
Haris mengungkapkan keprihatinan mendalam, mengingat 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi-narasi destruktif seperti "Indonesia Bangkrut" dan "Sale Indonesia." Ia melihat bahwa Presiden Prabowo memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berdikari melalui berbagai program yang diusungnya. Haris juga menyoroti bagaimana kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini seringkali hanya berputar di "arus pinggiran" dalam diskursus gerakan sosial.
Lebih lanjut, Haris memuji langkah fundamental Presiden Prabowo dalam memberantas kebocoran penerimaan negara, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing. Menurutnya, langkah ini lebih mendasar dibandingkan fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yang cenderung menyentuh korupsi belanja negara dengan nilai yang relatif kecil.
Ia mengingatkan kembali tradisi gerakan sosial yang selalu menawarkan pandangan alternatif atau antitesis terhadap situasi yang dianggap menyimpang. Haris mencontohkan gerakan "Indonesia Bersih" sebagai antitesis terhadap negara yang dianggap kotor oleh koruptor dan oligarki serakah. Demikian pula, gerakan politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi sebagai antitesis terhadap negara otoriter Soeharto, atau gerakan reformasi yang menentang kebijakan neoliberalisme yang memprivatisasi BUMN dan mencabut subsidi rakyat.
"Menurut kami, gerakan sosial yang menolak alokasi APBN untuk rakyat, menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, sekolah rakyat, dan sejenisnya, adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapatkan simpati dan dukungan luas dari rakyat," ujarnya.
Haris menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pengalaman pertama bagi Republik Indonesia yang secara langsung menargetkan perbaikan gizi bagi siswa dan anak-anak. Ia menekankan bahwa program ini memerlukan waktu untuk berproses demi mencapai hasil yang maksimal. "Bahkan, sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar," pungkasnya.
