Bangkaterkini.id, Jakarta – Pimpinan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyuarakan dukungan kuat terhadap evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang menyasar siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Langkah ini muncul menyusul pandangan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, yang menilai bahwa siswa SMA dari kalangan "high class" dengan uang saku berlebih sebaiknya tidak lagi menjadi penerima manfaat program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan bahwa pertimbangan untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak, melainkan harus dilakukan sebagai bagian dari peninjauan ulang program secara menyeluruh. Menurut Charles, fokus utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, alokasi anggaran negara semestinya diprioritaskan untuk kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
"Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dengan kebutuhan akan intervensi negara. Meskipun semua anak memerlukan makanan bergizi, tidak semua memerlukan subsidi makan dari pemerintah," ujar Charles. Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar paling membutuhkan. Charles juga menyoroti bahwa sebagian besar anak SMA telah melewati fase pertumbuhan krusial, sehingga manfaat tambahan dari MBG bagi kelompok ini relatif lebih kecil dibandingkan jika anggaran yang sama dialokasikan untuk ibu hamil, balita, atau anak-anak miskin yang masih berisiko kekurangan gizi.
Charles berharap kepemimpinan baru di BGN berani mendesain ulang program secara komprehensif. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 hingga 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Angka ini bahkan bisa lebih rendah lagi jika siswa SMA tidak lagi menjadi target program. Dengan demikian, negara dapat menghemat anggaran secara signifikan sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. "Parameter keberhasilan MBG seharusnya adalah seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai, bukan sekadar jumlah ompreng yang dibagikan," tegasnya.
Senada dengan Charles, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga menyatakan dukungannya. Irma mengungkapkan bahwa sejak awal, ia mengusulkan agar penerima manfaat MBG cukup sampai jenjang SMP saja, seperti model di Jepang, untuk tujuan eliminasi stunting. Menurutnya, bantuan gizi sebaiknya diberikan kepada ibu hamil dari keluarga miskin, anak balita, dan anak dengan gizi buruk. "Untuk anak SMA di wilayah miskin, mungkin masih bisa dipertimbangkan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun, jika dikaitkan dengan peningkatan gizi untuk imunitas tubuh, itu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ," jelas Irma.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari telah menyatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya untuk menentukan kriteria penerima manfaat. Arumsari menjelaskan bahwa secara teknis, intervensi gizi yang paling efektif adalah dari usia kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran, di mana volume otak dapat berkembang maksimal, dilanjutkan hingga usia dua tahun.
Ia juga menyebutkan bahwa pagu anggaran yang diterima BGN akan mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi. "Beberapa hal sudah kami kaji, namun secara angka kami belum membahasnya dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang jelas, akan ada efisiensi," ujarnya. Arumsari berharap tujuan intervensi gizi dapat tercapai dengan penerima manfaat yang lebih fokus. Ia secara spesifik mencontohkan siswa SMA, terutama yang "high class" dengan uang saku Rp 100.000 hingga Rp 200.000, tidak lagi perlu mendapatkan MBG. Langkah ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.
