Bangkaterkini.id, Jakarta – Rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membahas APBN 2025 dan RKAKL 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan krusial. Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, menyoroti anggaran "penambah daya tahan tubuh" yang dinilai janggal.
Haryanto awalnya mengkritisi anggaran alat tulis kantor (ATK) di setiap program Kemenhub. Ia menilai anggaran ATK yang besar di era teknologi elektronik ini bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. "Jika diefisiensikan, total anggaran ATK yang besar ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik," ujarnya dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).
Sorotan utama tertuju pada anggaran "penambah daya tahan tubuh" di setiap terminal, dengan nilai bervariasi antara Rp 97 juta hingga Rp 186 juta per terminal. Haryanto mempertanyakan peruntukan anggaran ini, mengingat adanya alokasi terpisah untuk belanja obat-obatan. "Apakah ini semacam ‘obat kuat’? Kami tidak tahu. Ada belanja penambah stamina, tetapi di bawahnya juga ada belanja obat-obatan," tanyanya.
Politisi PDIP ini meminta Menhub menjelaskan perbedaan antara belanja penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan. Ia meyakini anggaran ini telah direncanakan dengan matang. "Mohon maaf jika saya keliru, tetapi saya yakin ini direncanakan dalam RKA maupun satuan tiga," tegasnya.
Selain itu, Haryanto juga menyinggung pengadaan bis air Sungai Bengawan Solo senilai Rp 3,2 miliar. Ia menekankan bahwa Komisi V DPR tidak mencari kesalahan, melainkan ingin memastikan alokasi anggaran sesuai aturan dan tepat sasaran. "Kami menanyakan ini karena belum pernah tahu ada pengadaan bis air di Bengawan Solo. Tujuannya untuk apa?" ujarnya.
Haryanto menegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah tugas Komisi V DPR. Jika ada alokasi yang tidak sesuai, sebaiknya dialihkan untuk kepentingan kementerian yang lebih mendesak dan bermanfaat.
