Bangkaterkini.id, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kini berada di bawah sorotan tajam setelah desakan keras muncul dari masyarakat sipil untuk menindaklanjuti dugaan korupsi sistemik di lingkungan pemerintah provinsi. Salah satu yang paling vokal menyuarakan hal ini adalah Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR) yang meminta Bobby tidak tinggal diam terhadap indikasi korupsi yang menyeruak, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut.
Gambar Istimewa : nawabineka.com
“Sudah menjadi kewajiban moral dan politik seorang Gubernur untuk membongkar dan melaporkan segala bentuk praktik korupsi di wilayahnya,” tegas Koordinator SAHdaR, Hidayat Chaniago, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Menurut Hidayat, Bobby Nasution sebagai kepala daerah harus mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri citra buruk Sumatera Utara yang kerap disebut sebagai salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Desakan ini muncul seiring maraknya laporan publik soal penyalahgunaan anggaran, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur yang dikelola Dinas PUPR.
SAHdaR Desak KPK Panggil Bobby Nasution
Lebih lanjut, SAHdaR bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Bobby Nasution agar memberikan penjelasan terkait dugaan kasus tersebut. Mereka menilai, keterlibatan aktif Bobby sangat penting dalam membuka tabir siapa saja aktor-aktor yang terlibat di balik dugaan korupsi tersebut.
“Jika perlu, Bobby harus menyebutkan pihak-pihak yang juga diduga terlibat dalam proyek bermasalah itu,” ungkap Hidayat.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, KPK sendiri sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Sumatera Utara termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Temuan KPK: Sumut Rentan Korupsi Pengadaan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa sejak tahun 2004 hingga Juni 2025, lembaga antirasuah itu telah menangani 423 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Sumut. Fakta ini memperlihatkan bahwa Sumut adalah salah satu provinsi paling rawan terhadap penyimpangan dalam proyek-proyek pemerintahan.
“Capaian pengadaan barang dan jasa di Sumut hanya mencapai rata-rata 57 persen. Ini artinya masuk dalam kategori merah,” ungkap Budi. Kategori merah tersebut merujuk pada minimnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem pengadaan yang seharusnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih memprihatinkan lagi, KPK juga mencatat bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 menunjukkan skor integritas seluruh wilayah Sumatera Utara hanya berada di angka 70,28, sedangkan khusus Pemprov Sumut hanya memperoleh nilai 58,55, yang berarti masuk kategori rentan korupsi.
Tantangan Besar bagi Bobby Nasution
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Bobby Nasution yang belum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dengan latar belakang sebagai mantan Wali Kota Medan dan menantu Presiden Joko Widodo, ekspektasi publik terhadap Bobby untuk membawa perubahan sangat tinggi. Namun, berbagai laporan miring terkait proyek infrastruktur dan rendahnya skor integritas justru menempatkan pemerintahannya dalam tekanan besar.
Bobby harus membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, tidak hanya dengan pernyataan, tetapi melalui langkah konkret seperti membuka hasil audit proyek, melibatkan lembaga independen, dan bekerja sama secara aktif dengan KPK untuk mengungkap praktik-praktik menyimpang di jajarannya.
Momentum Bersih-Bersih Harus Dimulai Sekarang
Desakan publik kepada Bobby Nasution untuk membongkar praktik korupsi di Sumut bukan hanya ujian kepemimpinan, tapi juga momen penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi, rendahnya skor integritas, dan sorotan tajam dari KPK, sudah saatnya Bobby bertindak tegas. Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang berani, transparan, dan mampu membersihkan sistem dari budaya korupsi yang mengakar.
