DPR Minta SPPG Penyebab Keracunan Ditutup Permanen

Bangkaterkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak penutupan permanen serta pencabutan izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa

Dharma

DPR Minta SPPG Penyebab Keracunan Ditutup Permanen

Bangkaterkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak penutupan permanen serta pencabutan izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2. Desakan ini menyusul insiden keracunan massal yang menimpa 72 siswa di Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles mengapresiasi respons cepat BGN dalam penanganan kasus ini, namun menilai sanksi pembekuan sementara tidaklah cukup untuk mengatasi dampak serius yang ditimbulkan.

Charles menegaskan bahwa kelalaian SPPG hingga menyebabkan puluhan siswa keracunan harus berujung pada penutupan permanen. Menurutnya, langkah ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban moral, tetapi juga instrumen efek jera yang krusial. "Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan izin operasionalnya dicabut, tanpa pengecualian," ujar Charles kepada wartawan pada Minggu (5/4/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional, bukan sekadar respons kasuistik.

DPR Minta SPPG Penyebab Keracunan Ditutup Permanen
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Lebih lanjut, Charles juga mendesak BGN untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok program MBG. Audit ini harus mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, guna memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap titik layanan. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. "Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat," tegasnya.

Komisi IX DPR, tambahnya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan. Hal ini akan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. "Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa," jelas Charles.

Insiden keracunan ini diketahui menimpa 72 siswa dari empat sekolah berbeda di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para siswa tersebut diduga keracunan setelah mengonsumsi spageti yang merupakan bagian dari menu Makan Bergizi Gratis. Saat ini, para korban sedang menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit rujukan untuk pemulihan.

Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung penanganan para korban di RSKD Duren Sawit pada Sabtu (4/4/2026). Pramono menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik. "Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua," ucap Pramono, mengakui adanya masalah dari makanan yang disajikan.

Ikuti Kami :

Tags

Related Post

Ads - Before Footer