Bangkaterkini.id, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Eddy Soeparno, baru-baru ini menegaskan bahwa akselerasi transisi menuju energi terbarukan harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pernyataan ini disampaikan Eddy dalam sebuah pertemuan strategis dengan East Ventures, sebuah perusahaan modal ventura terkemuka, serta sejumlah CEO startup inovatif di bidang energi terbarukan seperti Jejakin, Rekosistem, Xurya, dan Maka Motors.
Dalam paparannya, Eddy Soeparno menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia, mulai dari peningkatan kebutuhan energi yang konstan, ancaman krisis iklim global, hingga dinamika geopolitik yang tidak menentu. Menurutnya, di tengah kondisi tersebut, ketahanan energi sudah sepatutnya disejajarkan dengan ketahanan nasional. "Sangat krusial bagi kita untuk memperkuat ketahanan dengan mengembangkan sumber-sumber terbarukan di dalam negeri, demi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," ujar Eddy.
Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini juga memproyeksikan lonjakan permintaan energi di Indonesia, khususnya dari sektor kelistrikan, yang diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2060. Oleh karena itu, pengembangan energi di masa mendatang harus selaras dengan upaya dekarbonisasi perekonomian Indonesia yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.
"Dukungan kebijakan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi ini," tambah Eddy. Ia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan dan RUU Energi Baru dan Terbarukan yang sedang dalam pembahasan dapat segera disahkan. Regulasi ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi masa depan ketahanan energi Indonesia.
Selain isu ketahanan energi, Eddy Soeparno juga menekankan potensi besar ekonomi karbon Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat peluang signifikan bagi Indonesia untuk meraup pendapatan dari perdagangan karbon internasional, baik melalui solusi berbasis alam (nature-based solutions) maupun solusi berbasis rekayasa (engineered-based solutions).
Diperkirakan, Indonesia berpotensi meraih pendapatan antara 30 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dari ekonomi rendah karbon pada tahun 2030. Eddy menyebut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai langkah penting untuk menjadikan kredit karbon Indonesia menarik dan bernilai tinggi di pasar global.
Menutup pernyataannya, Eddy Soeparno menyatakan tekadnya untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Payung hukum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menangani perubahan iklim dan melanjutkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.
