Bangkaterkini.id, Plt. Lurah Cipinang Muara, Agung Budi Santoso, dengan tegas membantah tudingan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di wilayahnya. Bantahan ini muncul setelah Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menyampaikan informasi dari warga terkait dugaan pungli tersebut.
Agung menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan dan konfirmasi kepada Tim Teknis Perekrutan Calon PJLP PPSU. Hasilnya, tidak ditemukan bukti adanya pungutan terhadap para calon petugas. "Mereka menyatakan tidak benar adanya pungutan-pungutan terhadap para calon PJLP PPSU," ujarnya seperti dikutip Bangkaterkini.id.
Lebih lanjut, Agung memastikan bahwa seluruh tahapan perekrutan PJLP PPSU di Kelurahan Cipinang Muara telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menindak tegas jika nantinya ditemukan indikasi pungli dalam proses tersebut. "Apabila dalam proses investigasi dan pemeriksaan dari Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Timur diketemukan adanya pungutan liar, Tim Teknis siap bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Sebelumnya, Ali Lubis mengungkapkan bahwa ia menerima laporan dari konstituennya saat masa reses mengenai adanya dugaan pungli dalam rekrutmen PPSU dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Informasi ini kemudian disampaikan dalam rapat Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 di DPRD DKI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengakui bahwa praktik pungli memang masih terjadi dalam proses rekrutmen petugas PPSU di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Rano menegaskan bahwa praktik ini tidak bisa ditoleransi dan harus segera diberantas. Ia juga menyampaikan bahwa Inspektorat DKI Jakarta akan melakukan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Rano menambahkan, masalah pungli ini sudah menjadi perhatian sejak awal masa kampanye Pilkada 2024 dan pihaknya akan mencari serta menindak tegas pelaku pungli dalam proses rekrutmen.
