Bangkaterkini.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa masih ada peluang untuk bernegosiasi terkait rencana penerapan tarif impor baru sebesar 32 persen oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap sejumlah komoditas asal Indonesia. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyampaikan bahwa negosiasi masih bisa dilakukan hingga awal Agustus mendatang.
Gambar Istimewa : disway.id
Menurut Hasan, sebenarnya masa tenggang selama 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan tarif tersebut resmi berakhir pada 9 Juli 2025. Namun, pernyataan terbaru dari Presiden Trump membuka ruang diskusi lebih lanjut.
“Sebenarnya jeda waktu 90 hari itu berakhir tanggal 9 Juli, besok. Tapi dalam keterangan terbaru Presiden Trump, tarif baru itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus, artinya ada penundaan yang memberi ruang bagi negosiasi lanjutan,” jelas Hasan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Hasan menekankan bahwa penundaan pemberlakuan tarif tersebut merupakan sinyal positif bahwa Amerika Serikat masih membuka pintu dialog. Bahkan, kata Hasan, dalam surat resmi Presiden Trump disebutkan dengan jelas bahwa masih tersedia ruang untuk membahas kemungkinan penurunan tarif tersebut.
“Presiden Trump menyatakan dalam suratnya bahwa masih ada kemungkinan untuk membicarakan ulang kebijakan tarif ini, termasuk kemungkinan menurunkannya. Ini adalah sinyal penting yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh tim negosiasi kita,” ujarnya.
Hasan juga menyampaikan bahwa tim negosiasi dari Indonesia saat ini sudah berada di Washington D.C. Mereka dijadwalkan untuk melanjutkan perundingan dengan pihak Amerika Serikat, sembari menunggu kedatangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang dalam perjalanan dari Rio de Janeiro menuju ibu kota Amerika.
“Tim kita sudah berada di D.C. sejak pagi tadi untuk melanjutkan diskusi. Pak Menko Perekonomian juga sedang dalam perjalanan ke sana. Jadi proses diplomasi ekonomi ini terus berjalan dengan baik,” ungkap Hasan.
Dalam pernyataannya, Hasan juga menekankan pentingnya tetap tenang dan optimis terhadap hasil negosiasi. Ia menilai hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini cukup solid dan penuh saling pengertian.
“Kita masih punya waktu beberapa minggu ke depan untuk melakukan negosiasi. Pemerintah optimis, karena kita punya hubungan baik dengan banyak negara, termasuk dengan Amerika Serikat,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk meredam kekhawatiran pelaku usaha dalam negeri yang sebelumnya mulai resah terhadap dampak ekonomi dari kebijakan tarif tersebut. Sejumlah asosiasi industri di Indonesia sebelumnya menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan Trump itu bisa mengganggu daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika.
Langkah diplomatik yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mempertahankan akses pasar ekspor yang adil dan saling menguntungkan, terutama terhadap mitra utama seperti Amerika Serikat. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus memanfaatkan ruang diplomasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Penundaan pemberlakuan tarif impor hingga 1 Agustus 2025 oleh Amerika Serikat menjadi celah penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan ekspornya. Pemerintah telah mengerahkan tim negosiator dan menyatakan optimisme terhadap hasil yang akan dicapai. Dengan posisi diplomatik yang kuat dan komunikasi terbuka antara kedua negara, peluang Indonesia untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan tarif Trump masih terbuka lebar. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tetap tenang, seraya menantikan hasil dari diplomasi yang sedang berjalan.
