Bangkaterkini.id, peristiwa tragis meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang viral di media sosial, diduga akibat kekecewaan karena tidak dibelikan alat tulis, telah mengguncang kesadaran publik. Insiden ini, yang sering kali disederhanakan sebagai potret kemiskinan ekstrem, sesungguhnya merefleksikan persoalan struktural dan kompleks dari sudut pandang kebijakan publik.
Dalam analisis kebijakan sosial, kemiskinan ekstrem tidak hanya diukur dari ketiadaan pendapatan semata, melainkan juga dari akumulasi kerentanan. Ini mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, tekanan psikologis dalam keluarga, serta minimnya dukungan sosial yang berkelanjutan. Bagi anak-anak, kerentanan semacam ini seringkali termanifestasi sebagai beban mental yang tak terlihat, namun krusial dalam membentuk masa depan mereka.
Penting untuk digarisbawahi bahwa kasus ini tidak bisa direduksi menjadi sekadar masalah ketiadaan alat tulis. Alat tulis hanyalah pemicu permukaan dari tekanan sosial, psikologis, dan struktural yang jauh lebih mendalam. Oleh karena itu, respons kebijakan yang dibutuhkan harus bersifat sistemik, bukan hanya karitatif atau reaktif.
Dalam konteks inilah, diskursus publik perlu diarahkan untuk memahami secara lebih komprehensif salah satu intervensi negara di sektor pendidikan, yaitu program Sekolah Rakyat. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap program ini masih sangat terbatas, bahkan seringkali disalahartikan sebagai sekadar sekolah gratis.
Sekolah Rakyat sejatinya merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Berbeda dengan skema bantuan pendidikan parsial, Sekolah Rakyat mengusung pendekatan pembiayaan penuh dan terpadu, dengan model pendidikan berasrama. Negara menanggung seluruh kebutuhan peserta didik secara komprehensif, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, seragam, tas, buku, alat tulis, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Pendekatan ini sangat penting karena berbagai studi kebijakan menunjukkan bahwa hambatan utama pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem bukan hanya biaya sekolah formal. Biaya tidak langsung, seperti perlengkapan belajar, transportasi, dan pemenuhan gizi, seringkali menjadi faktor penentu keberlanjutan pendidikan anak. Ketika negara hanya hadir sebagian, beban selebihnya tetap jatuh pada keluarga yang justru paling tidak mampu menanggungnya.
Dengan model Sekolah Rakyat, negara mengambil alih beban tersebut secara penuh. Ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan: dari sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah, menuju memastikan keberlangsungan pengalaman belajar yang layak dan bermartabat bagi anak-anak paling rentan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko sosial jangka panjang. Pendidikan berasrama dengan dukungan penuh memungkinkan negara menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak dari latar belakang kemiskinan ekstrem, lingkungan yang relatif terlindung dari tekanan ekonomi rumah tangga yang kerap tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak.
Tentu, program ini bukan solusi tunggal bagi seluruh persoalan kemiskinan dan kesehatan mental anak. Namun, ia menunjukkan kehadiran negara secara lebih substantif dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Tragedi di NTT seharusnya mendorong publik untuk melihat kebijakan semacam ini secara lebih objektif dan berbasis fakta, bukan semata melalui kacamata sentimen atau polemik politik.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk serius memperhatikan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem yang seringkali kurang terlayani kebutuhan dasarnya.
Peristiwa meninggalnya anak SD di NTT ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah selama ini belum berjalan optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. Potret buruk pemerintah daerah yang seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin, karena dianggap kurang memberikan nilai politis, menyebabkan kebutuhan dasar seperti pendidikan anak di sekolah tidak dianggarkan secara optimal dalam APBD dan program-program pembangunan berbasis pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah harus lebih fokus pada kebijakan dan program-program yang bersifat membangun ekonomi masyarakat miskin ekstrem agar dapat "naik kelas".
Adapun ke depan, tantangan utama bukan hanya memastikan keberlanjutan Sekolah Rakyat, tetapi juga memperkuat komunikasi kebijakan agar publik memahami tujuan, desain, dan sasaran program ini secara utuh. Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan yang bersifat afirmatif berisiko disalahpahami atau bahkan ditolak oleh opini publik.
Tragedi ini adalah pengingat bahwa pendidikan tidak boleh dipahami sebatas ruang kelas dan kurikulum. Ia adalah ekosistem kebijakan yang menuntut kehadiran negara hingga ke level paling dasar kehidupan anak. Dalam konteks itulah, Sekolah Rakyat patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dalam kemiskinan ekstrem.
Trubus Rahardiansah, Pengamat Kebijakan Publik, Guru Besar Universitas Trisakti.
