Bangkaterkini.id, Jakarta – Pemerintah pusat bergerak cepat menanggapi maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Minggu (28/9/2025) menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas utama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan SPPG yang terbukti bermasalah akan segera ditutup sementara waktu untuk proses evaluasi dan investigasi mendalam. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap SPPG.
Evaluasi SPPG akan mencakup berbagai aspek krusial, termasuk kedisiplinan, kualitas bahan baku, serta kompetensi juru masak. Zulhas menegaskan, evaluasi serupa juga akan diterapkan pada seluruh SPPG lainnya guna memastikan standar kualitas dan keamanan pangan yang optimal.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta penjelasan terkait rentetan kasus keracunan dalam program MBG. Dadan telah memberikan laporan kepada Presiden mengenai penyebab terjadinya insiden keracunan tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah dan dinas terkait pada Senin (29/9). Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi pencegahan dan penanggulangan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
