Bangkaterkini.id, Suasana petang yang tenang di Taman Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Desember 2025, menjadi saksi sebuah perbincangan mendalam. Di bawah rindangnya pohon beringin, seorang mantan staf khusus kementerian, yang pernah bertugas di bidang komunikasi publik dan media, mencurahkan pengalamannya. Ia menyoroti tantangan krusial dalam menyebarluaskan kebijakan pemerintah agar tidak hanya tersampaikan, tetapi juga benar-benar dipahami dan diterima masyarakat luas.
Sebagai juru bicara kementerian, tanggung jawabnya sangat besar: menjaga citra lembaga dan memastikan setiap kebijakan tersosialisasikan dengan baik. Ini bukan pekerjaan 9-to-5; telepon genggamnya harus siaga 24 jam, siap menerima panggilan dari menteri atau rentetan pertanyaan dari para jurnalis, kapan pun waktu. Lebih dari sekadar meneruskan informasi, tugas utamanya adalah memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh publik, sebuah misi yang seringkali penuh rintangan.
Kunci keberhasilan sosialisasi terletak pada pemilihan strategi dan penggunaan bahasa yang tepat. Banyak kebijakan pemerintah yang sejatinya baik, namun gagal diterima publik karena kesalahan dalam penyampaian. Bahkan, pernah terjadi, publik justru membenci sebuah kebijakan hanya karena salah penggunaan kata dalam satu kalimat. Kesalahan yang tampak sepele ini bisa berakibat fatal, menciptakan mispersepsi dan penolakan massal.
Tantangan utama bagi juru bicara dan tim humas adalah menjembatani perbedaan gaya bahasa. Dokumen kebijakan resmi, seperti keputusan presiden atau surat edaran menteri, umumnya ditulis dalam bahasa akademis. Bahasa ini bercirikan formalitas, struktur logis, penggunaan istilah teknis, serta kalimat panjang dan kompleks dengan argumen berlapis, seringkali dilengkapi teori dan rujukan.
Namun, untuk menjangkau masyarakat luas, bahasa kebijakan harus diterjemahkan ke dalam gaya jurnalistik. Bahasa jurnalis dikenal ringkas, padat, mudah dipahami, menggunakan kalimat aktif, dan langsung pada inti informasi, seringkali diperkuat dengan kutipan. Penulis sendiri pernah mengalami hal serupa saat mengelola kanal detikEdu di detikcom, mengubah jurnal ilmiah menjadi artikel yang lebih mudah dicerna publik, tanpa mengurangi substansi aslinya. Pendekatan ini relevan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah.
Di era digital saat ini, media sosial menjadi kanal sosialisasi yang tak kalah penting. Bahasa di platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, atau YouTube jauh lebih santai, penuh slang, singkatan, emoji, bahkan campuran bahasa. Karakternya lebih emosional, personal, dan seringkali hiperbolis, dengan preferensi kuat pada konten visual seperti meme, GIF, atau video pendek, dibanding narasi teks panjang.
Sebuah strategi efektif pernah diterapkan oleh seorang menteri keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum mengumumkan kebijakan penting, ia mengumpulkan para jurnalis untuk menjelaskan secara gamblang berbagai pilihan kebijakan beserta dampaknya, misalnya terkait subsidi BBM. Tujuannya adalah memastikan para jurnalis memiliki pemahaman yang utuh, sehingga mereka dapat menyajikan berita yang jernih, jelas, mudah dipahami, dan pada akhirnya diterima oleh masyarakat.
Strategi "membumikan" bahasa kebijakan ini, tentu saja, harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, kolaborasi tidak hanya terbatas pada jurnalis, tetapi juga meluas ke para pegiat dan influencer media sosial. Demikian pandangan dari Erwin Dariyanto, seorang jurnalis dan pemerhati komunikasi serta kebijakan publik, alumni Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia.
