Bangkaterkini.id, Ratusan mahasiswa di Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 2 Maret 2026, yang sempat menimbulkan tanda tanya besar. Absennya Bupati Lebak dalam pertemuan awal dengan massa aksi memicu spekulasi dan membuat suasana di lokasi demonstrasi sempat memanas. Namun, misteri di balik ketidakhadiran tersebut akhirnya terkuak setelah pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi.
Pemerintah Kabupaten Lebak dengan tegas membantah anggapan bahwa Bupati sengaja menghindari pertemuan dengan mahasiswa. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Lebak, Halson Nainggolan, menjelaskan bahwa Bupati sebetulnya telah menunggu kedatangan para demonstran sesuai jadwal yang tertera dalam surat pemberitahuan resmi mereka.
"Berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian, aksi dijadwalkan pada Senin, 2 Maret 2026, pukul 08.00 WIB," ungkap Halson dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (4/3/2026). Ia menambahkan, Bupati sudah siap menerima sejak pagi hari. Namun, hingga pukul 13.00 WIB, massa aksi tak kunjung tiba. Karena harus menghadiri agenda kedinasan lain yang tak bisa ditunda, Bupati pun meninggalkan lokasi. Ironisnya, rombongan mahasiswa baru tiba di Pendopo Bupati sekitar pukul 13.30 WIB, saat Bupati sudah dalam perjalanan menuju tugas berikutnya.
Sebagai wujud komitmen terhadap dialog dan demokrasi, Bupati tetap mengutus Wakil Bupati untuk menemui perwakilan mahasiswa pada sore harinya. Bahkan, terungkap pula bahwa sebelumnya Bupati telah memberikan instruksi untuk memasang tenda di lokasi aksi. Langkah proaktif ini dimaksudkan untuk mengantisipasi cuaca buruk dan memastikan kenyamanan para peserta unjuk rasa.
Setelah sempat diwarnai ketegangan akibat kesalahpahaman jadwal, pertemuan yang dinanti-nantikan akhirnya terwujud. Bupati Lebak secara langsung menerima delegasi mahasiswa pada malam hari, sekitar pukul 20.30 WIB. Dialog tersebut berlangsung produktif dan berhasil merumuskan beberapa solusi konkret.
Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan penting: pembentukan Forum Kolektif untuk Solusi (Fokus). Forum ini akan berfungsi sebagai platform evaluasi berkala terhadap berbagai program pemerintah daerah, dengan rencana pertemuan dua kali dalam setiap tiga bulan.
Ketua Koordinator Kumala, Rohimin, yang menjadi salah satu perwakilan mahasiswa dalam dialog tersebut, menyatakan apresiasinya terhadap respons Bupati. Ia mengakui bahwa kekecewaan sempat melanda di awal, namun penjelasan yang diberikan Bupati serta inisiasi Forum Fokus telah membuka ruang dialog yang konstruktif dan berorientasi pada solusi. "Yang terpenting, aksi kami bukan sekadar simbolis, melainkan berhasil membuka jalan bagi solusi nyata untuk masyarakat," tegas Rohimin.
Pembentukan forum ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif, transparan, dan terarah antara elemen mahasiswa dan Pemerintah Kabupaten Lebak. Dengan demikian, potensi sumbatan informasi atau kesalahpahaman dalam penyampaian aspirasi di masa mendatang dapat diminimalisir.
