Bangkaterkini.id, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menyerukan agar rivalitas politik di Indonesia tidak berkembang menjadi kekuatan destruktif yang mengancam stabilitas negara dan jalannya pemerintahan. Ia menyoroti fenomena terkini di mana persaingan politik tampak mulai keluar jalur, ditandai dengan aksi teror dan intimidasi yang merusak prinsip kebebasan berpendapat.
Menurut Bambang, indikasi paling nyata dari rivalitas politik yang tidak sehat ini terlihat dari pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis KontraS. Lebih mengkhawatirkan lagi, insiden tersebut melibatkan empat oknum dari sebuah institusi negara yang bertindak atas perintah atasan. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengutuk keras aksi teror ini dan mendesak pengusutan tuntas.
Reaksi tegas Presiden Prabowo dinilai sebagai keniscayaan, mengingat adanya upaya sistematis untuk merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahannya. Keterlibatan oknum institusi negara dalam intrik politik semacam ini sangat berbahaya, sebab mereka seharusnya loyal kepada negara dan pemerintahan yang sah, bukan justru menjadi alat untuk melemahkan.
Teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama yang dilakukan oleh oknum institusi negara, tidak hanya menciptakan instabilitas tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata internasional. Negara akan dipandang tidak demokratis, menimbulkan ketakutan, dan merusak posisi pemerintah di kancah global. Ini tentu sangat merugikan pemerintahan Prabowo Subianto, karena kecurigaan akan selalu tertuju pada pemerintah sebagai pengendali instrumen negara.
Bambang Soesatyo juga memperingatkan bahwa perongrongan terhadap kebebasan berpendapat dapat menyulut perlawanan publik. Terlebih, generasi muda seperti Milenial dan Gen Z, yang mendominasi demografi Indonesia, dikenal sangat kritis dan rasional. Mereka tumbuh dalam iklim demokrasi Reformasi 1998 dan tidak gentar menyuarakan aspirasi. Pendekatan represif hanya akan memicu eskalasi masalah, sehingga dialog dan kebijaksanaan adalah kunci.
Oleh karena itu, Bambang Soesatyo mendesak semua aktor politik untuk tidak membiarkan rivalitas mengganggu fokus pemerintah dalam menangani berbagai persoalan mendesak. Mulai dari penanganan dampak bencana di Sumatera, perbaikan infrastruktur, hingga tantangan ekonomi seperti defisit anggaran dan ancaman krisis energi akibat konflik global di kawasan Teluk.
"Rivalitas politik adalah keniscayaan dalam demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor yang konstruktif," tegas Bambang Soesatyo. "Jangan sampai ia menjadi bumerang yang merusak stabilitas negara-bangsa dan menghambat kinerja pemerintahan yang sedang berjuang demi kesejahteraan rakyat."
(Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)).
