Bangkaterkini.id, Rusia mendesak solusi politik dan diplomatik guna meredakan ketegangan di Timur Tengah. Desakan ini muncul menyusul ultimatum keras Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Iran, yang mengancam akan melumpuhkan jaringan listrik negara itu jika Selat Hormuz tak segera dibuka.
Trump secara eksplisit mengancam akan "meluluhlantakkan" pembangkit listrik Iran apabila jalur perairan strategis tersebut tidak dibuka dalam kurun waktu 48 jam. Ultimatum tersebut dilaporkan berakhir pada Senin (22/3) malam waktu AS. Penutupan jalur maritim vital ini telah berlangsung sejak 28 Februari, menyusul eskalasi konflik yang dipicu oleh serangan bom AS-Israel terhadap Iran.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan pandangan Moskow. "Kami meyakini bahwa situasi ini harus diarahkan menuju penyelesaian politik dan diplomatik," katanya kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers. Menurut Peskov, langkah ini merupakan "satu-satunya cara yang dapat berkontribusi secara efektif untuk meredakan ketegangan yang kian memanas di kawasan."
Moskow, yang turut berperan dalam pembangunan satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang beroperasi di Bushehr, menyuarakan peringatan keras terhadap potensi serangan yang membahayakan fasilitas tersebut. Pekan lalu, badan pengawas nuklir PBB mengumumkan bahwa Bushehr telah dihantam proyektil.
"Tentu saja, ini menimbulkan ancaman keamanan yang sangat serius jika tren semacam ini terus berlanjut," ujar Peskov pada Senin (16/3). Ia menambahkan, "Kami menganggap serangan terhadap fasilitas nuklir berpotensi sangat berbahaya dan dapat memicu konsekuensi yang mungkin tidak dapat dipulihkan."
Peskov juga mengonfirmasi bahwa Rusia terus menjalin dialog dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait keamanan pembangkit Bushehr. Kepala IAEA, Rafael Grossi, sebelumnya telah menyerukan "pengekangan selama konflik untuk menghindari risiko kecelakaan nuklir," demikian pernyataan dari IAEA pekan lalu.
