Bangkaterkini.id, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, angkat bicara terkait polemik tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70 juta. Isu ini sempat memicu demonstrasi warga yang menilai angka tersebut terlalu tinggi. Pramono menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak DPRD DKI dan menunggu keputusan final dari lembaga legislatif tersebut. "Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2025).
Dasar hukum pemberian tunjangan perumahan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017. Aturan tersebut mengatur bahwa jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan, tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang bulanan dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Besaran tunjangan diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, dengan tunjangan pimpinan DPRD DKI mencapai Rp 78,8 juta per bulan (termasuk pajak), sementara anggota DPRD DKI menerima Rp 70,4 juta per bulan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan bahwa pihaknya sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan tersebut. Menurutnya, seluruh fraksi di DPRD DKI setuju untuk melakukan peninjauan ulang. "Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," kata Baco.
Lebih lanjut, Baco memastikan bahwa Komisi B DPRD DKI, yang membidangi perekonomian dan BUMD, akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan daerah. "Kami juga sepakat kebetulan BUMD itu ada di Komisi B dan saya adalah koordinator Komisi B. Jadi bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain," pungkasnya.
