Bangkaterkini.id, Di tengah hiruk pikuk Jakarta, nama-nama besar tak hanya menjadi penanda jalan, melainkan juga cerminan ingatan dan arah kota. Salah satu yang paling mengakar adalah Muhammad Husni Thamrin, seorang putra Betawi yang jauh sebelum kemerdekaan, telah memikirkan Jakarta bukan sebagai panggung kekuasaan, melainkan rumah bagi warganya. Delapan puluh lima tahun setelah kepergiannya, gagasan Thamrin kembali bergema, terutama saat Jakarta kini dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung, seorang teknokrat yang mengusung etos kerja serupa.
Lahir pada 1894 di Batavia yang sarat ketimpangan, Thamrin menyaksikan langsung bagaimana kota dibangun di atas jurang pemisah antara penguasa dan rakyat jelata. Politiknya tidak berawal dari retorika kemerdekaan besar, melainkan dari penderitaan nyata warga kota. Melalui Gemeenteraad Batavia dan Volksraad, ia menyuarakan isu-isu mendasar seperti ketersediaan air bersih, perbaikan kampung kumuh, kesehatan publik, serta martabat hidup orang Betawi di tanah kelahirannya.
Meski kerap dicap "moderat" karena memilih jalur debat di ruang-ruang kolonial ketimbang orasi berapi-api, radikalitas Thamrin justru terletak pada kemampuannya memaksa pemerintah kolonial untuk mengakui dan menangani masalah rakyat kota. Ia adalah pelopor program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program) jauh sebelum istilah itu populer, menuntut perumahan layak, kesehatan publik, transportasi, dan pasar yang berpihak pada warga. Baginya, perbaikan sanitasi bukan sekadar teknis, melainkan politik martabat.
Perjuangan Thamrin tidak tanpa risiko. Pada 1939, ia dituduh menyimpan dokumen pergerakan nasional, rumahnya digeledah, dan ia terus diawasi hingga wafat pada Januari 1941, tanpa sempat menyaksikan Indonesia merdeka. Namun, ia mewariskan gagasan fundamental: bahwa kota harus adil bagi seluruh penghuninya. Delapan puluh lima tahun kemudian, di tengah gemerlap gedung pencakar langit dan infrastruktur modern, pertanyaan tentang kepemilikan dan keadilan kota masih terus menghantui Jakarta.
Tepat pada 20 Februari 2026, Jakarta akan merayakan satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Sebagai seorang teknokrat ulung dan administrator yang tenang, Pramono mungkin tidak memiliki gaya orasi yang membakar semangat, namun justru di situlah benang merahnya dengan Thamrin terlihat jelas. Jika Thamrin meyakini perubahan kota melalui kebijakan konkret dari dalam sistem kolonial, Pramono menerapkannya dari dalam birokrasi modern, fokus pada penataan layanan publik, transportasi, hunian layak, dan tata kelola Jakarta sebagai kota global.
Keterkaitan visi mereka begitu nyata. Ketika Thamrin gigih memperjuangkan akses air bersih untuk kampung-kampung, Pramono kini secara agresif mendorong pembaruan jaringan air perpipaan, menargetkan seluruh warga Jakarta terjangkau air bersih sebelum 2030. Jika Thamrin menuntut perumahan rakyat di Batavia, Pramono kini mempercepat penyediaan hunian terjangkau. Dan jika Thamrin memperjuangkan representasi warga dalam kebijakan, Pramono menguatkan tata kelola berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Dipisahkan oleh satu abad, namun disatukan oleh keyakinan yang sama: bahwa kota harus diurus dengan akal sehat dan kerja nyata, bukan sekadar sensasi atau retorika. Keduanya memiliki etos "kesetiaan yang sunyi" – bukan pada elite atau panggung nasional, melainkan pada warga kota. Jakarta memang sering dipimpin oleh figur karismatik seperti Ali Sadikin, Jokowi, atau Anies Baswedan. Namun, Pramono hadir dengan pendekatan yang lebih senyap, mengedepankan teknokrasi dan penataan sistem, mirip dengan cara Thamrin bekerja.
Politik kota, sejatinya, adalah politik detail. Inilah mengapa nama Thamrin tak pernah pudar, bukan sekadar jalan protokol, melainkan pengingat bahwa kota ini pernah dipikirkan secara serius oleh seorang anak Betawi yang memahami martabat warga dimulai dari hal-hal fundamental. Menjelang satu tahun kepemimpinan Pramono Anung, pertanyaan tentang kepemilikan kota oleh warganya masih relevan. Setiap upaya penataan layanan, perbaikan hunian, perluasan akses, dan penguatan tata kelola adalah gema dari gagasan Thamrin. Di setiap trotoar yang rapi, di setiap rumah yang layak huni, dan di setiap layanan yang memanusiakan, jejak pemikiran MH Thamrin tak kasat mata. Pramono Anung, dengan kesenyapan kerjanya dan ketelitian angkanya, seolah melanjutkan doa seorang politisi Betawi yang percaya bahwa peradaban kota dibangun oleh kesetiaan pada martabat manusia, bukan gemuruh kata. Jakarta akan terus tumbuh, tidak hanya menjulang ke langit, tetapi juga semakin membumi, menjadi kota yang pada akhirnya, pulang kepada warganya.
