Bangkaterkini.id, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memberlakukan embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran, menyusul desakan dari Inggris, Prancis, dan Jerman. Langkah ini diambil setelah negara-negara Eropa menuduh Iran melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir, tuduhan yang dibantah keras oleh Teheran.
Embargo ini merupakan pengaktifan kembali sanksi PBB yang sebelumnya dijatuhkan antara tahun 2006 dan 2010. Upaya untuk menunda penerapan kembali sanksi ini gagal di tengah pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB. Inggris, Prancis, dan Jerman mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi tersebut.
Iran merespons dengan peringatan keras dan berencana memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi. Meskipun demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi.
Rusia menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran, menyebutnya melanggar hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahkan telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, memperingatkan bahwa mengakui penerapan kembali sanksi akan menjadi ‘kesalahan besar’.
Negara-negara Eropa menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi selama enam bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang. Syaratnya, Iran harus memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.
Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump menegaskan bahwa diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia. Situasi ini berpotensi memperburuk ketegangan di Timur Tengah, terutama dengan adanya riwayat serangan Israel dan AS terhadap situs-situs nuklir Iran.
