Bangkaterkini.id, Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, secara tegas menyoroti serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah, yakni Bupati Langkat dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing). Deddy menyentil kinerja KPK, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi, yang dinilainya masih lemah.
Menurut Deddy, maraknya OTT justru menjadi indikator bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK belum efektif. "Bagi saya, ini menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi, sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT," ujar Deddy kepada wartawan belum lama ini. Ia menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan kelemahan struktural dan sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Deddy menekankan pentingnya KPK untuk mengatasi akar masalah korupsi dari hulu. Jika tidak, ia khawatir drama OTT akan terus berlanjut tanpa adanya perbaikan fundamental. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, lanjutnya, seringkali berkaitan erat dengan beberapa aktivitas krusial, seperti proses pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, mutasi jabatan, setoran atau pungutan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas, serta penyalahgunaan dana operasional atau bantuan sosial.
Selain fokus pada sistem, Deddy juga menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur pemerintah. Ia menegaskan bahwa meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam birokrasi di Indonesia. "Mentalitas aparatur kita juga perlu perbaikan signifikan supaya tidak rentan politisasi dan suka jalan pintas demi jabatan dan pangkat," katanya. Deddy mengusulkan agar mekanisme kepangkatan dan jabatan harus benar-benar kredibel, akuntabel, terbuka, dan adil, serta didukung oleh uji psikologi yang komprehensif.
Dalam pandangannya, KPK dan aparat penegak hukum (APH) lainnya harus lebih fokus pada hulu persoalan, bukan sekadar bertindak di hilir melalui OTT. Ia menyarankan audit berkala dan supervisi yang ketat. Misalnya, dalam hal pengadaan, Deddy mengusulkan penggunaan sistem digital atau e-procurement dengan daftar vendor yang kredibel, diawasi, dan diaudit secara berkala oleh auditor independen. Pengadaan juga sebaiknya terpusat di tingkat provinsi di bawah supervisi KPK.
Untuk proses pemberian izin, Deddy mengusulkan tahapan dan mekanisme yang terbuka serta melibatkan DPRD, demi transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sementara itu, mutasi jabatan sebaiknya bersifat terpusat di level provinsi, namun tidak di bawah kewenangan gubernur secara langsung. Daerah hanya mengusulkan hasil seleksi, dan penetapan dilakukan oleh tim independen secara transparan dan akuntabel, guna memastikan sistem meritokrasi terjaga dan menghasilkan rekrutmen yang berkualitas.
Guna meminimalisir pungutan kepala daerah kepada bawahan, Deddy menyarankan sistem pengaduan tertutup, perlindungan, dan pemberian insentif bagi saksi atau whistleblower. Ia juga berharap ada pengawasan secara berkala terhadap penggunaan anggaran di daerah.
"Saya berharap KPK benar-benar bisa serius untuk memberantas korupsi secara struktural dan sistemik, dan tidak terus mengandalkan OTT yang terbukti tidak mampu mengurangi tindak korupsi selama puluhan tahun ini," tegas Deddy. Ia menambahkan bahwa KPK tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan korupsi melalui seminar dan bimbingan teknis belaka, melainkan harus menyentuh akar permasalahan secara radikal dan komprehensif.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Ironisnya, Suhardiman menjabat bupati menggantikan Andi Putra, yang juga terjerat OTT pada Oktober 2021. Tak lama berselang, KPK kembali menggelar OTT dan menjerat Syah Afandin selaku Bupati Langkat. Kasus Syah Afandin serupa, ia merupakan pengganti Bupati Langkat sebelumnya, Terbit Rencana Perangin-angin, yang juga terjerat kasus korupsi pada tahun 2022. Syah Afandin menjabat Plt Bupati Langkat setelah Terbit ditangkap KPK, menunjukkan pola yang berulang dalam kasus korupsi di tingkat kepala daerah.
