Bangkaterkini.id, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menilai bahwa jasa-jasa Soeharto bagi bangsa dan negara tidak dapat disangkal oleh siapapun.
Muhadjir mengungkapkan bahwa sikap ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah pada tahun 2012, saat mengusulkan Soekarno sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki kontribusi yang signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia.
"Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kontribusi Pak Harto bagi Indonesia. Sama halnya dengan Bung Karno," tegas Muhadjir kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (06/11/2025).
Mantan Menko PMK ini juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menghargai jasa para tokoh bangsa. "Kita harus menanamkan kekurangan mereka sedalam-dalamnya dan mengangkat jasa-jasa mereka setinggi-tingginya," ujarnya.
Muhadjir menambahkan bahwa Soekarno dan Soeharto memiliki hubungan historis dengan Muhammadiyah. Soeharto pernah menyatakan dirinya sebagai ‘bibit Muhammadiyah’ saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh pada tahun 1995. Sementara itu, Soekarno pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu selama masa pengasingan.
Menanggapi pro dan kontra terkait isu pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Soeharto, Muhadjir mengajak masyarakat untuk melihat secara objektif. Ia meminta publik untuk tidak hanya fokus pada kekurangan.
"Jika kita hanya mencari kekurangannya, tentu akan ada banyak. Namun, jika kita melihat secara seimbang, jasa beliau jauh lebih besar," kata Muhadjir.
Muhadjir juga menyoroti peran Soeharto sejak masa perjuangan kemerdekaan, termasuk dalam Serangan Umum 1 Maret dan Operasi Mandala. Soeharto juga dinilai berperan dalam menegakkan Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30S/PKI.
"Jika Bung Karno adalah penggali Pancasila, maka Pak Harto-lah yang menegakkannya sebagai satu-satunya asas," tegasnya.
Muhadjir menegaskan bahwa Muhammadiyah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia meyakini bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
"Soal pemberian gelar itu adalah wewenang pemerintah. Kami hanya menyampaikan aspirasi, dan saya kira mayoritas rakyat juga setuju jika Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional," pungkasnya.
