Bangkaterkini.id, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, baru-baru ini mengungkapkan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait banyaknya lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini dikuasai oleh pihak lain. Menurut Ara, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh tanah negara, termasuk lahan KAI, harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Ara usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Pemerintah saat ini tengah menyusun berbagai langkah strategis untuk mengambil alih kembali lahan-lahan KAI yang kini berada di tangan pihak ketiga. Ara menjelaskan bahwa pada waktunya, Presiden akan menyampaikan secara langsung mengenai langkah-langkah signifikan yang akan diambil untuk memastikan perubahan besar dalam pengelolaan aset negara ini. Persiapan ini, menurut Ara, melibatkan koordinasi di berbagai titik lahan dan akan diumumkan secara resmi.
Rencananya, lahan-lahan KAI yang berhasil direbut kembali tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan hunian layak bagi warga yang selama ini tinggal di sepanjang bantaran rel kereta api. Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Danantara, serta kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa pembebasan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dinolkan sejak November tahun lalu. Ini menunjukkan intervensi nyata dari negara untuk meringankan beban rakyat.
Sebelumnya, Ara juga telah menegaskan pentingnya keberanian dalam mengambil alih kembali aset negara yang dikuasai pihak lain demi kepentingan publik. "Negara ini adalah negara hukum. Tanah negara harus kita hadirkan dan gunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu," ujarnya. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Ara mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi, termasuk Tanah Abang dan Bandung, bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasidini. Dari hasil peninjauan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa memang banyak lahan negara yang dikuasai pihak lain, dan pemerintah berkomitmen untuk merebutnya kembali demi kepentingan bangsa dan rakyat.
