Bangkaterkini.id, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyuarakan peringatan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan sektor pangan. Ia menekankan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi relevan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global, terutama konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu pasokan energi, pupuk, dan rantai pangan dunia.
"Dunia sedang tidak normal, namun cara kita mengelola pangan masih terasa biasa saja. Ini sangat berbahaya," tegas Johan Rosihan dalam sebuah keterangan pers pada Selasa (7/4/2026). Peringatan tersebut ia sampaikan dalam forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, yang turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta berbagai BUMN pangan.
Johan menekankan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya diukur dari ketersediaan stok saat ini, meskipun pemerintah melaporkan adanya surplus dan pasokan beras yang relatif aman. Menurutnya, ancaman sesungguhnya terletak pada kerentanan sistem pangan Indonesia dalam menghadapi gejolak global yang bisa datang sewaktu-waktu. "Persoalan kita bukan hanya tentang stok pangan hari ini, melainkan bagaimana ketahanan sistem kita di masa depan. Jika terjadi gangguan global pada sektor energi, pupuk, atau logistik, dampaknya akan langsung terasa pada lonjakan harga pangan di pasar domestik," jelasnya.
Ia memprediksi Indonesia berisiko menghadapi skenario krisis yang jauh lebih kompleks. Skenario ini melibatkan tekanan simultan dari konflik global yang terus memanas, kenaikan biaya energi dan pupuk, serta potensi gangguan produksi akibat fenomena iklim ekstrem seperti El Nino. "Apabila ketiga tekanan ini terjadi secara bersamaan, kita berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan yang sangat signifikan dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah harus bertindak cepat dan proaktif sebelum situasi ini memburuk," tegas Johan.
Dalam rapat kerja tersebut, Johan Rosihan menguraikan tiga langkah strategis yang dianggapnya mendesak untuk segera diimplementasikan oleh pemerintah.
Pertama, pembentukan sebuah komando krisis pangan nasional yang terintegrasi secara lintas sektor. Komando ini diharapkan mampu beroperasi secara real-time untuk merespons cepat setiap dinamika harga, stok, dan distribusi pangan di seluruh wilayah.
Kedua, pengamanan sektor hulu produksi pangan, khususnya terkait ketersediaan pupuk dan berbagai input produksi lainnya. Langkah ini krusial untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan di tengah potensi lonjakan biaya akibat tekanan global.
Ketiga, penguatan cadangan pangan yang tidak hanya berfokus pada beras, melainkan juga pada komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan sumber protein hewani. Hal ini penting mengingat tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor untuk beberapa komoditas tersebut.
Johan turut menyoroti masih maraknya gejolak harga di tingkat konsumen sebagai indikator bahwa permasalahan pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan, melainkan juga pada efektivitas distribusi dan stabilisasi harga. "Stok mungkin terlihat aman di atas kertas, namun jika harga di pasar masih bergejolak, itu menandakan bahwa sistem pangan kita belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan," tegasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pemerintah mengadopsi pendekatan antisipatif, bukan sekadar reaktif, dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, krisis pangan modern tidak lagi berawal dari lahan pertanian, melainkan dari dinamika global yang berdampak pada seluruh rantai pasok. "Jangan menunggu harga melonjak tinggi baru bertindak. Jika negara terlambat merespons, rakyatlah yang akan merasakan dampak terparah terlebih dahulu," pungkas Johan.
Mengakhiri pernyataannya, Johan Rosihan kembali menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar kedaulatan negara yang wajib dijaga melalui kebijakan yang cepat, terintegrasi, dan didasarkan pada analisis risiko global yang akurat.
