Bangkaterkini.id, Berlin – Jerman mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah aduan diskriminasi pada tahun 2025, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ferda Ataman, Komisioner Federal untuk Anti-Diskriminasi, mendesak perluasan perlindungan hukum bagi para korban serta peningkatan layanan pendampingan yang komprehensif.
Dalam pemaparan laporan tahunan 2025, Ataman menegaskan bahwa persoalan diskriminasi bukan hanya menyangkut perlindungan kelompok minoritas semata. "Setiap individu di Jerman dapat mengalami diskriminasi dalam perjalanan hidupnya," ujar Ataman, menekankan pentingnya perlindungan yang memadai "bagi semua orang."
Lembaga Antidiskriminasi Federal Jerman menerima 13.067 permintaan konsultasi sepanjang tahun lalu. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam sebanyak 1.662 kasus dibandingkan tahun 2024 dan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019, periode sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Diskriminasi Menimpa Jutaan Warga
Ataman meyakini bahwa data tersebut hanyalah puncak dari gunung es. Ia merujuk pada temuan Panel Sosial-Ekonomi (SOEP) yang baru dirilis, menunjukkan bahwa lebih dari 13 persen penduduk Jerman mengaku mengalami diskriminasi dalam 12 bulan terakhir. Jika diekstrapolasi, jumlah ini mencapai sekitar sembilan juta orang di seluruh negeri.
Hanya sebagian kecil korban yang berani menghubungi Lembaga Antidiskriminasi Federal, sebuah badan yang didirikan 20 tahun lalu sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Kesetaraan Perlakuan Umum (AGG) pada tahun 2006. AGG sendiri bertujuan untuk mencegah dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi, sesuai dengan jaminan Konstitusi Jerman.
Rasisme, atau diskriminasi berdasarkan asal-usul etnis yang dipersepsikan, mendominasi laporan dengan 4.571 aduan atau 43 persen dari total kasus. Proporsi ini relatif tidak berubah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pola serupa juga terlihat pada kategori lain: disabilitas atau penyakit kronis menjadi alasan diskriminasi dalam sekitar 28 persen permohonan konsultasi, sedikit lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, isu gender atau identitas gender muncul dalam sekitar 22 persen kasus, hampir sama proporsinya.
Kesaksian Korban: Antara Rasisme dan Seksisme
Deborah Choi, seorang pendiri startup dan direktur perusahaan, memberikan kesaksiannya dalam laporan tahunan tersebut. Perempuan kelahiran Nigeria yang besar di Amerika Serikat dan kini menetap di Berlin ini sering menghadapi rasisme dan seksisme. "Sebagai perempuan kulit hitam, saya secara rutin berhadapan dengan rasisme dan seksisme – baik saat membangun startup maupun sekadar berjalan-jalan di Berlin," ungkapnya. Choi menambahkan, rasisme adalah persoalan global, bukan hanya khas Jerman, dan banyak orang harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk memperoleh kesempatan yang setara.
Ferda Ataman, seorang komisaris federal independen yang dipilih Bundestag pada tahun 2022, melontarkan kritik tajam terhadap reformasi AGG yang sedang didorong oleh pemerintahan koalisi CDU/CSU dan SPD saat ini. Ia menilai kerangka kerja yang ada masih terlalu terbatas, termasuk dari sisi pendanaan.
Jerman Berhemat Melawan Diskriminasi
Ataman menyoroti perbandingan anggaran dengan negara Eropa lainnya. Belgia, misalnya, mengalokasikan sekitar satu euro per penduduk untuk lembaga antidiskriminasi, total sekitar 10 juta euro. Sebaliknya, Jerman hanya menyediakan 10,4 juta euro untuk lebih dari 83 juta penduduk.
Menurut Ataman, substansi reformasi lebih esensial daripada persoalan anggaran. Salah satu tuntutan utamanya adalah perpanjangan batas waktu bagi korban untuk menempuh jalur hukum setelah mengalami diskriminasi. Saat ini, korban di Jerman hanya memiliki waktu dua bulan, yang rencananya akan diperpanjang menjadi empat bulan. Namun, Ataman menilai jangka waktu tersebut masih jauh dari memadai, mengingat di sejumlah negara Uni Eropa, korban diberi waktu antara tiga hingga lima tahun.
Ia juga mengingatkan perlunya perlindungan baru terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh program komputer, kecerdasan buatan (AI), atau algoritma. Selain itu, Ataman mendesak agar institusi negara juga dapat digugat atas tindakan diskriminatif, sebuah ketentuan yang belum berlaku sejak tahun 2006. "Negara tidak boleh mengecualikan dirinya sendiri," tegasnya.
Ataman berharap Bundestag akan melakukan perubahan signifikan terhadap rancangan undang-undang pemerintah dalam proses legislasi yang akan segera dimulai, mengingat ia mengaku minim dilibatkan dalam penyusunan rancangan tersebut. Selama lebih dari tiga tahun, lebih dari 120 organisasi yang tergabung dalam aliansi "Bündnis AGG Reform Jetzt!" telah menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap diskriminasi, mencerminkan "seluruh spektrum masyarakat" dalam sebuah koalisi yang belum pernah terbentuk sebelumnya.
