Bangkaterkini.id, Bandung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Buky Wibawa, dengan tegas meluruskan kesalahpahaman publik terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Ia menekankan bahwa usulan tersebut baru mencapai tahap persetujuan untuk dibahas di lingkup DPRD, bukan persetujuan untuk diganti.
"Banyak pihak yang salah menafsirkan bahwa DPRD telah menyetujui pergantian nama tersebut, padahal kenyataannya belum pada tingkatan itu," ujar Buky, seperti dikutip dari detikJabar pada Senin (6/7/2026). "Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dibahas, bukan persetujuan untuk diganti. Inilah yang menyebabkan kehebohan di masyarakat, seolah-olah DPRD sudah sepakat untuk mengubah nama provinsi," tambahnya.
Buky menjelaskan bahwa proses pembahasan usulan ini masih sangat awal. Bahkan, ia secara pribadi mengakui belum sempat mempelajari secara mendalam naskah akademik yang telah disusun oleh tim pengusul wacana tersebut.
"Meski belum membaca naskah akademiknya, pandangan pribadi saya adalah jika wacana ini berlanjut ke arah perubahan nama, aspek sosiologis menjadi krusial untuk diselesaikan," ungkap Buky. Ia menyoroti bahwa masalah sosiologis merupakan tantangan terbesar karena Jawa Barat adalah provinsi yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis, sehingga perlu pertimbangan matang agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.
Ketua DPRD Jabar ini kembali menegaskan bahwa perjalanan usulan ini masih sangat panjang dan berliku. Ia menjelaskan, bahkan jika usulan tersebut nantinya berhasil mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, keputusan final tetap berada di tangan pemerintah pusat. "Dari sudut pandang dewan, DPRD Provinsi Jawa Barat belum berada pada tahap persetujuan pergantian nama, melainkan baru setuju untuk dibahas. Prosesnya masih sangat jauh. Apabila DPRD dan Gubernur sekalipun menyetujui, masih ada tahapan di pemerintah pusat. Jadi, ini bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan mudah," pungkasnya.
