Bangkaterkini.id, Jakarta – Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) Indonesia, di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini menggelar pertemuan strategis dengan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang kini menjabat Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (6/7), fokus pada akselerasi digitalisasi birokrasi sebagai kunci utama peningkatan kualitas layanan publik di tanah air.
Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa perpaduan digitalisasi dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan hanya sekadar modernisasi, melainkan solusi transformatif. Menurutnya, AI akan memfasilitasi integrasi lintas sektor dan menjadi penawar efektif bagi berbagai permasalahan di lapangan. Ia juga menyoroti peran krusial Penerapan Digital Publik Infrastruktur (DPI) sebagai fondasi teknologi yang akan menyederhanakan akses layanan publik, dengan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai salah satu contoh nyata implementasinya.
"Penerapan pemerintah digital yang didukung AI adalah solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momentum ini, karena dengan pemerintah digital, kita dapat mencapai efisiensi, transparansi, dan mengurangi interaksi tatap muka," tegas Luhut dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, melalui transformasi ini, negara akan hadir dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan tepercaya, melampaui sekadar modernisasi sistem menuju pengalaman layanan publik yang revolusioner.
KPTDP sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan ini mendorong rencana perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota lainnya, termasuk penambahan Kota Batam dan Provinsi Bali. Pelaksanaan ini memberikan pelajaran berharga mengenai percepatan proses dan penguatan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
Kolaborasi erat dengan Tony Blair dan timnya diharapkan dapat mempercepat peningkatan skala penerapan AI dalam berbagai sektor vital, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pembiayaan usaha. Selain itu, fokus juga diberikan pada penguatan tata kelola AI demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal digitalisasi, etika, dan keamanan data.
"Fokus utama kita adalah menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat, serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital," jelas Luhut. Ia menambahkan bahwa AI akan memainkan peran vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
Sementara itu, Tony Blair menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Ia mengakui bahwa setiap negara memiliki tantangan unik dalam implementasi ini, terutama Indonesia dengan populasi yang besar dan karakteristik geografis sebagai negara kepulauan. "Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu," ujar Tony Blair, seraya mencontohkan pemangkasan waktu layanan administrasi dari berbulan-bulan menjadi hanya beberapa hari.
Ia menilai pemangkasan layanan di Indonesia sangat baik, mengingat skala negara yang tidak kecil. Tony Blair menekankan bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan kolaborasi berbagai unsur, sumber daya manusia yang menguasai kemampuan digital mumpuni, serta memiliki pola pikir digital. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk mendukung Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk digitalisasi. "Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital," pungkas Tony Blair.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, turut menegaskan urgensi transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan. Ia menyoroti Digital Publik Infrastruktur (DPI) sebagai tulang punggung berbagai layanan pemerintah, mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, yang harus selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Transformasi digital perlindungan sosial, menurut Rini, bukan sekadar mendigitalkan proses yang ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu, bertujuan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rini menekankan bahwa upaya ini melampaui digitalisasi bantuan sosial semata, melainkan fondasi bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan berpusat pada warga. "Bagian terpenting adalah memastikan pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung oleh strategi dan kelembagaan yang berdedikasi," ujarnya. Ia juga menyambut baik keterlibatan mitra global seperti TBI, mengapresiasi kepemimpinan Tony Blair yang telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital.
