Bangkaterkini.id, Jakarta – Perdebatan seputar biaya haji seringkali terfokus pada angka-angka penghematan semata. Namun, bagi para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci, pertanyaan krusial bukanlah seberapa besar anggaran yang berhasil dipangkas, melainkan kualitas layanan yang mereka rasakan. Apakah tenda cukup lapang dan sejuk, toilet bersih, bus datang tepat waktu, serta bagaimana menjaga kondisi tubuh tetap prima selama rangkaian ibadah? Inilah esensi sesungguhnya dari efisiensi biaya haji.
Harapan setiap jemaah adalah rangkaian ibadah yang didukung oleh infrastruktur dan layanan yang memadai serta mudah dijangkau. Oleh karena itu, efisiensi biaya haji tidak boleh dipahami hanya sebagai pemotongan biaya (cost-cutting). Dalam penyelenggaraan ibadah sebesar haji, efisiensi yang keliru justru dapat berimplikasi pada penurunan kualitas layanan jemaah. Sebaliknya, efisiensi yang dieksekusi dengan baik justru menjadi jembatan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan.
Heru Muara Sidik, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 memberikan gambaran jelas mengenai potensi besar dalam kebijakan ini. BPIH ditetapkan sekitar Rp87,409 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah mencapai sekitar Rp54,194 juta, atau kurang lebih 62 persen. Sementara itu, nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar Rp33,216 juta, atau 38 persen. Dengan kuota reguler sekitar 203.000 jemaah, total biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler berada pada kisaran Rp17,78 triliun.
Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi sebesar 1 persen saja sudah setara dengan sekitar Rp177,8 miliar per musim haji. Jika dihitung per jemaah, nilainya mencapai sekitar Rp874.000. Bahkan, efisiensi 3 persen dapat bernilai sekitar Rp533,3 miliar, sedangkan efisiensi 5 persen mendekati Rp888,8 miliar. Ini bukanlah angka kecil. Pertanyaannya, bagaimana manfaat finansial ini harus diarahkan? Jawabannya, menurut Heru, harus kembali kepada jemaah.
Sebagai simulasi, dari efisiensi Rp177,8 miliar, jika digunakan dengan pendekatan berbasis risiko, sekitar Rp71 miliar dapat dialokasikan untuk transportasi dan rekayasa pergerakan jemaah. Kemudian, Rp44 miliar untuk kesehatan, pendinginan, dan layanan lansia. Rp35 miliar untuk sanitasi, katering, dan air. Rp17 miliar untuk pembangunan dashboard digital, serta sekitar Rp8 miliar untuk cadangan operasional. Simulasi ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat diterjemahkan menjadi layanan yang konkret dan terukur.
Di lapangan, bentuknya bisa sangat nyata. Penghematan dari kontrak transportasi dapat diubah menjadi penambahan petugas pengatur kerumunan, rambu jalur yang jelas, tempat antre beratap, dan pemantauan posisi bus secara real-time. Efisiensi katering dapat digunakan untuk memperkuat kontrol suhu makanan, menambah titik distribusi air, atau mengurangi keterlambatan distribusi. Sementara itu, efisiensi tenda dapat dikonversi menjadi pendinginan yang lebih merata, alas istirahat yang lebih layak, dan respons teknis yang lebih cepat bila pendingin tidak berfungsi.
Heru Muara Sidik menyoroti bahwa inilah yang seringkali hilang dalam diskusi biaya haji. Publik mendengar kata efisiensi, tetapi tidak selalu melihat jembatan antara angka penghematan dan peningkatan mutu layanan. Padahal, tanpa jembatan itu, efisiensi hanya menjadi istilah administratif belaka dan diskusinya gagal menyentuh kebutuhan jemaah.
Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan mekanisme yang memastikan setiap manfaat ekonomi tercatat dan dikembalikan ke layanan. Salah satu gagasan penting adalah Service Improvement Ledger, yakni buku besar pencatatan manfaat layanan. Ini bukan rekening baru, melainkan alat untuk merekam sumber manfaat, nilai, dasar kontrak, penerima manfaat, bentuk konversi, dan bukti realisasi.
Dengan sistem ini, jika vendor tenda tidak memenuhi standar suhu atau kapasitas, harus ada service credit sebagai kompensasi. Jika bus tidak memenuhi ritase atau menyebabkan antrean berlebih, harus ada penalti berbasis data. Demikian pula, jika kontrak katering menghasilkan pengurangan biaya karena volume besar, manfaatnya harus terlihat dalam perbaikan menu, peningkatan distribusi air, atau pengendalian keamanan pangan yang lebih ketat. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada temuan, melainkan mampu memaksa perubahan sistem.
Fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) adalah titik paling kritis dalam pelaksanaan haji. Faktor suhu ekstrem, keterbatasan ruang, mobilitas lansia, ketersediaan logistik, sanitasi, dan transportasi menyatu dalam jangka waktu yang sangat sempit. Kelemahan kecil di area ini dapat berujung pada keluhan massal, bahkan risiko keselamatan. Maka, setiap rupiah efisiensi harus lebih dulu diarahkan ke titik risiko tertinggi ini: transportasi, kesehatan, pendinginan, sanitasi, katering, informasi, serta perlindungan lansia dan jemaah risiko tinggi.
Oleh sebab itu, kita perlu mengubah kerangka berpikir saat mendiskusikan biaya haji. Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya "apakah biaya haji bisa turun tahun depan?", melainkan "bisakah kualitas layanan ditingkatkan tanpa menambah biaya?".
Efisiensi biaya haji idealnya tidak mengurangi kualitas layanan pada jemaah. Selain menghapus pemborosan, pengelolaan biaya haji juga perlu mampu memperkuat daya beli dan mempertahankan keberlanjutan nilai manfaat. Yang terpenting, pengelolaan dana haji juga perlu memastikan manfaat ekonomi dinikmati sebesar-besarnya oleh pemangku kepentingan terbesarnya: para jemaah haji.
