Tito Karnavian Periksa Program Bedah Rumah Papua

Bangkaterkini.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Minggu (21/6/2026). Kunjungan ini bertujuan

Dharma

Tito Karnavian Periksa Program Bedah Rumah Papua

Bangkaterkini.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Minggu (21/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya bedah rumah bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kehadirannya di lokasi tersebut menjadi penanda dimulainya secara simbolis kegiatan renovasi atau ‘bedah rumah’ yang menyasar total 22.379 unit di seluruh wilayah Tanah Papua. Secara spesifik, 4.500 rumah di antaranya berlokasi di Provinsi Papua. Ia menegaskan bahwa program perumahan rakyat ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh.

Tito Karnavian Periksa Program Bedah Rumah Papua
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Mendagri tak hanya sekadar meninjau, namun juga berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama menetap di Kampung Mosso. Didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pejabat terkait, Tito Karnavian secara langsung melihat kondisi rumah mereka. Ia menilai bangunan tersebut memang sangat layak mendapatkan bantuan BSPS, mengingat kerusakan parah seperti dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang sering bocor saat hujan.

Tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi sorotan utama Mendagri. Menurutnya, persentase rumah tidak layak huni di Papua Raya mencapai 30 persen, yang berarti satu dari tiga penduduk memiliki tempat tinggal yang kurang memadai. Kondisi ini, lanjut Tito, mustahil diselesaikan hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena fokus utama APBD telah terarah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan belanja pegawai.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis yang vital untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah. Tito Karnavian bahkan menyebut program ini sebagai "lompatan yang belum pernah ada sebelumnya." Ia pun menyerukan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya program ini.

Turut mendampingi Mendagri dalam kegiatan penting ini adalah Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Ikuti Kami :

Tags

Related Post

Ads - Before Footer